KETIKA JAMINAN KESEHATAN TETAP TIDAK MEMIHAK RAKYAT JELATA

Jika anda seorang pejabat atau keluarga pejabat tidak perlu lagi khawatir mengenai jaminan kesehatan anda di 2014 mendatang, karena premi asuransi untuk pejabat dan keluarganya mencapai 20jt/tahun. Dan luar biasanya lagi bisa berobat ke luar negeri dengan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh negara, meski belakangan katanya presiden SBY kembali mencabut Perpres tentang berobat ke luar negeri bagi pejabat. Tapi hal itu tidak berlaku buat anda yang bukan siapa-siapa alias rakyat jelata. Negara hanya berani mengasuransikan kesehatan anda 19 ribuan dalam sebulan dan tentunya tidak ada berobat ke luar negeri. Betapa sangat terlihat sekali kesenjangan antara pejabat dan rakyat jelata. wajar saja Tere Liye dalam tulisannya menyebutkan istilah Negeri para Bedebah, julukan yang tepat sekali buat Negeri kita tercinta ini. Bagaimana bisa mereka membuat peraturan yang sama sekali tidak memihak kepada rakyat, malah menguntungkan pribadi mereka sendiri.
Di Era pencitraan ini dunia kesehatan menjadi barang empuk untuk dijadikan komoditi politik bagi politikus2 kita. Dengan tawaran berobat murah, berobat gratis, atau sebut saja Program Kartu Dewa Sehat salah seorang Gubernur di sebuah provinsi antah berantah . Akan tetapi tanpa dibarengi perbaikan mutu baik sarana dan prasarana kesehatan dan dengan anggaran kesehatan yang minim .
Kita dari kalangan medis bukan tidak menerima program-program kesehatan yang digulirkan oleh pemerintah. Baik itu gratis, murah,cuma-cuma. Ya kita juga berharap masyarakat bisa dilayani dengan baik di fasilitas2 kesehatan. Siapa dokter yang tidak berharap pasiennya bisa sembuh, dokter mana yang tidak menginginkan pasiennya satu2 bisa di layani dengan baik. Tapi ketika kita dihadapkan pada kurangnya fasilitas, minimnya anggaran untuk kesehatan, kita bisa berbuat apa. Malah kita semakin dituntut oleh pemerintah untuk profesional. Sebagai contoh di rumah sakit tempat saya pernah bekerja, pernah suatu kali saya dimarahi pasien ketika ia kembali dari apotek RS karena Paracetamol yang saya resepkan tidak ada " dok, masa rumah sakit ini tidak ada paracetamol" ia merepet sambil menyodorkan kertas resepnya, ya anda salah alamat jika menyalahkan tenaga kesehatannya. Atau pasien2 yang merasa ditelantarkan akibat ruang rawat penuh, atau bayi2 prematur yang hanya dipanaskan dengan lampu biasa karena tidak adanya inkubator.
Media juga tak mau kalah untuk menyalahkan tenaga medis yang katanya menelantarkan pasien-pasien miskin, berobat hanya untuk orang kaya. Apa mereka gak mikir dana operasional RS itu tidak pake duit, modal ikhlas aja mah gak bisa, obat itu dibeli pake duit, barang2 laboratorium itu dibeli pake duit, ratusan tenaga di rumah sakit itu juga dibayar pake duit. Coba saja telusuri berapa utang pemerintah kepada rumah sakit-rumah sakit, namun di satu sisi mereka mendengungkan untuk bekerja profesional.bagaimana mungkin anda pengen beli mobil,tapi ngasih duit yang pas buat beli sepeda.
Kesimpulan saya apapun istilahnya di 2014 mendatang jaminan kesehatan tetap tidak berpihak bagi rakyat miskin, tapi hanya segelintir bedebah2  di Negeri ini yang menikmatinya.
Jaminan kesehatan hanya berganti nama saja, pelakunya juga itu-itu juga yang mengelola. Jadi jangan terlalu berharap banyak.

Dokter bukan Tuhan, Stop kriminalisasi dokter !!!

Saya baru saja operan pasien di UGD dengan dokter jaga sore sebelumnya, ada beberapa pasien yang belum dipindahkan ke ruangan rawat karena ruangan penuh dan untuk sementara akan di rawat disini menunggu besok apabila ada pasien yang sudah diizinkan pulang dari ruang rawat inap. Tidak seperti sewaktu bertugas di Sumatera yang dengan mudahnya kita akan menyuruh pasien mencari rumah sakit lain apabila ruang rawat inap penuh dan meski seringkali keluarga pasien menuduh kita menolak pasien. Ketika persoalan seperti itu dihadapkan dengan kita disini, bagaimana mungkin kita menyuruh pasien mencari rumah sakit lain karena memang inilah rumah sakit rujukan satu-satunya di pegunungan tengah Papua ini dan merujuk ke rumah sakit provinsi bukanlah hal yang mudah karena akses satu-satunya melalui jalur udara. Tak jarang kita harus merawat pasien di atas brankar karena tempat tidur penuh.

2 pasien dalam kondisi kritis yang seharusnya di rawat ICU tampak sangat mengkhawatirkan, berhubung ruangan ICU dan dokter anastesi belum ada,pasien-pasien yang seharusnya di rawat di ICU terpaksa diinapkan di UGD agar dokter jaga bisa mengontrol kondisinya setiap saat. Ya tentu saja dengan berbagai kekurangan dalam sarana .Bakal menjadi malam yang sangat panjang untuk jaga UGD kali ini. Syukurlah spesialis yang menangani pasien ini kapanpun kita konsulkan beliau akan datang, meski itu tengah malam sekalipun. Saya sangat salut dengan beliau, perhatiannya yang sangat luar biasa kepada pasien, bahkan ketika obat dirumah sakit tidak ada beliau akan membelikan obat diluar jika keluarga pasien tidak sanggup beli.

Salah satu Pasien tiba-tiba kejang lagi, pasien ini sudah mengalami kejang dan henti nafas beberapa kali dalam sehari ini menurut catatan dokter sebelumnya. Selang beberapa menit setelah kejang teratasi dokter spesialis datang ke UGD untuk melihat kondisi pasien. Tiba-tiba keluarga pasien marah-marah gak jelas.

“ saya tidak terima diagnosis anak saya, saya akan tuntut dokter.” Dalam logat Papua suaranya meledak  tiba-tiba sambil tangannya menunjuk-nunjuk dokter spesialis.

“ ini penyakit buatan orang (maksudnya anaknya diguna-guna).” Kami diam saja menunggu ia menyelesaikan kemarahannya. Ternyata tidak berhenti sampai disitu.

“ saya tidak mau tau pokoknya anak saya harus hidup, dokter harus tanggungjawab, kalau anak saya mati dokter akan saya cari, saya orang terkenal di Wamena ini.”

“bapak kami bukan Tuhan yang bisa menjamin hidup mati seseorang,kami hanya bisa berusaha.” Dokter menjelaskan ke pasien dengan baik, suaranya bergetar menahan emosinya jangan sampai keluar.

“ saya tidak mau tau, anak saya harus hidup.”

“bapak ini bagaimana,kalau tidak bisa menerima penjelasan dari saya. Tadi juga saya suruh beli obatnya bapak tidak mau beli, dan terakhirnya saya beli obatnya langsung untuk anak bapak, itupun bapak tidak berterimakasih sama sekali. Bagaimana anak bapak mau sembuh, bapak tidak mau ambil obatnya.”

Akhirnya ia pergi keluar sambil ngedumel tidak jelas.

Bukan hal yang mudah ketika berhadapan dengan pasien dan keluarganya apalagi di Papua, salah-salah bicara bisa-bisa parang atau panah yang datang. Menghadapi watak mereka yang keras perlu kesabaran ekstra, kalau tidak, bisa-bisa dalam beberapa minggu kita akan memilih hengkang dari sini. Tak jarang dokter diancam pakai senjata tajam di UGD, dokter dipukul pasien sampai pingsan. Dan itu semua belum seberapa dibanding sejawat kami yang bertugas lebih di pedalaman lagi, tanpa listrik, tanpa sinyal, ketika bahan makanan habis terpaksa makan ubi, makan mie kadaluarsa, ancaman terkena penyakit menular. Tak jarang ancaman nyawa mereka hadapi, kisah sejawat dokter ketika sebuah parang menempel di lehernya karena alasan beliau tidak mau mengasih obat-obat puskesmas untuk disalahgunakan, dokter yang diperkosa, dokter-dokter yang terkena malaria dan bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara malaria. Apa ada perhatian khusus dari pemerintah untuk pengabdian mereka?. Kami tidak mengeluh dengan kondisi pekerjaan yang kami hadapi, kami tidak mengharapkan puja puji dari siapapun, gembar-gembor media untuk tugas ini. Kami hanya butuh profesi kami dihargai bukan malah dikriminalisasi. Dan satu lagi kami bukan Tuhan dan tidak pernah terpikirkan mau jadi Tuhan J.

Do’a dan dukungan kami untuk sejawat kami dr. Ayu dan kawan-kawan, badai akan berlalu. Salam sejawat dari Pegunungan Tengah Papua. selamat berjuang buat teman-teman DIB. Stop kriminalisasi dokter!!!. Salam sejawat

Berbagi Berkah Ramadhan untuk Papua

Bersama Santri di Walesi

Buka Puasa Bersama

Pembagian Baju Lebaran, Buku, Alat2 tulis, Sembako dan uang lebaran untuk santri

Baju Ungu yang di pakai santri adalah dari sumbangan donatur yang sudah kita belanjakan

Bersama Pelajar Muslim Papua di Baiturrahman

Berkah Ramadhan Untuk Papua

Muslim di Kampung Araboda

Mesjid Kimbim

Muslim di Kampung Megapura

Muslim di Kampung Hitigima

Team BSMI Wamena

Muslim di Kampung Jagara

Berlebaran dengan Muslim Suku Dani

POLRI DAN LARANGAN JILBAB

Kasus pelarangan jilbab di institusi kepolisian mengingatkan kembali cerita-cerita senior akhwat bagaimana dulu mereka mempertahankan jilbabnya ketika di Fakultas Kedokteran terlebih ketika memasuki dunia rumah sakit. bahkan saat saya sendiri memasuki dunia rumah sakit masih ada dokter konsulen yang berpendapat bahwa jilbab yang dipakai para koasisten (dokter muda) adalah sumber infeksi. Jilbab menjadi penghalang bekerja para dokter dan perawat yang memerlukan gerak yang lebih leluasa dalam memanangani pasien apalagi pada kasus-kasus emergency. di kamar Operasi akhwat-akhwat dipaksa untuk membuka jilbabnya. tapi berkat perjuangan FKDM akhirnya jilbab perlahan diperbolehkan bahkan jilbab bisa memasuki kamar operasi dengan disediakannnya jilbab khusus OK buat dokter muda, seiring itu dokter spesialis juga semakin banyak yang memakai jilbab. Alhamdulillah memang pertolongan Allah itu sangat dekat.
Setelah reformasi 98 jilbab sudah semakin leluasa dipakai oleh para muslimah, jilbab memasuki ruang-ruang kelas sekolah, memasuki kampus-kampus, memasuki institusi pemerintahan, bahkan menerobos masuk ke kursi-kursi di Parlemen , tinggal menunggu waktu saja jilbab bisa memasuki Istana Negara kita seperti di Turki , ibu Negaranya memakai Jilbab.
Tapi fenomena Jilbab sebagai salah satu keyakinan ummat Muslim dalam menjalankan agamanya kenapa begitu susah menembus institusi Kepolisian dan TNI kita?.ketika melihat berita tadi malam saat mendengar pernyataan dari Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna dengan arogannya mengatakan "...kalau mau memakai jilbab ya jangan masuk Polwan.."
Sikap Polri ini sangat disayangkan sekali, beranggapan bahwa jilbab akan menghalangi kinerja Polwan tak ubahnya Polri kita masih hidup di jaman ORBA.
peraturan kepolisian republik Indonesia ini juga sangan disayangkan oleh Muhammadiyah. Menurut Din Syamsudin hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang membebaskan warganya memeluk serta menjalankan keyakinannya masing masing.
selain itu dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sangat menyayangkan sikap Kapolri ini Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas. dari dulu PKS mengusulkan agar TNI dan Polri membolehkan anggotanya untuk berjilbab, salah satunya Almarhumah Yoyoh Yusroh yang sangat getol memperjuangkan agar di TNI dan POLRI membuat aturan agar membolehkan jilbab.
Dukungan dari berbagai pihak dan masyarakat pun mengalir deras agar Polwan yang ingin memakai Jilbab saat bertugas dibolehkan.
mungkin Kapolri kita  lupa dengan isi UUD 45  Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.(Pasal 29 ayat (2) UUD 1945) sampai disitu gak ada tambahan ayat "kecuali POLRI"