Jangan Mempersoalkan Bendera

Kawula nyuwun agenging samudra pangaksami, Kanjeng Sultan.

Sangat terkejut mendengar arahan Kanjeng Sultan, agar semua pihak menurunkan bendera di pengungsian Merapi. “Saya kok melihat itu ada gejala pemanfaatan korban. Seolah-olah korban dimanfaatkan untuk kelompok lain. Kan tidak harus pasang bendera, foto dan dimasukkan ke koran, itu kuno,” kata Sultan saat meninjau Posko Utama Pakem, Sleman, Yogyakarta, Senin 1 Nopember 2010.

Kanjeng Sultan, siapa yang akan kita salahkan ? Kenyataannya, sebagaimana telah dilihat banyak pihak, keberadaan institusi-institusi pemerintah yang bertugas menangani masalah seputar dampak bencana alam nyaris sia-sia karena fungsi koordinasi tidak jalan, disamping ruang lingkup tanggung jawab masing-masing tumpang tindih. Ini yang membuat penanganan korban dan dampak bencana alam, seperti dalam kasus letusan Gunung Merapi dan gelombang tsunami di Mentawai sekarang ini berjalan sangat lamban dan amburadul (lihat ulasan di www.suarakarya-online.com, 10 Nopember 2010).

Fungsi dan kewenangan lembaga yang menangani masalah seputar dampak bencana alam ini mestinya disandarkan hanya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku institusi yang dibentuk dengan amanat undang-undang. Sementara institusi-institusi lain diposisikan penuh di bawah koordinasi BNPB. Kenyatannya, fungsi koordinasi sangat lemah dan berdampak tidak tertanganinya secara terpadu korban bencana alam. Masing-masing pihak bertindak sendiri-sendiri.

BNPB sendiri belum menunjukkan kinerja yang optimal. Sebagai contoh, dalam menangani korban gelombang tsunami di Mentawai, BNPB kalah cepat oleh sukarelawan Palang Merah Indonesia (PMI) dibawah komando mantan Wapres Jusuf Kalla. Padahal, BNPB sudah dibekali dengan penyediaan dana tanggap darurat sebesar Rp 150 miliar. Sebuah jumlah yang tidak bisa disebut kecil. Mungkin masyarakat justru tidak mengetahui mana BNPB, yang mereka tahu justru TNI yang datang pertama, dan beberapa parpol selalu datang awal di setiap bencana.

Kondisi belum optimalnya koordinasi penanganan bencana inilah yang menjadi pemacu munculnya banyak bendera di lingkungan pengungsi. Saya kira sangat wajar jika suatu ormas atau parpol merasa terpanggil untuk mengamankan warga, apalagi ormas atau parpol tersebut merasa memiliki banyak anggota di wilayah bencana. Mereka membuat posko untuk melakukan berbagai kegiatan menolong keperluan para korban bencana. Masyarakat justru akan mempertanyakan jika di sebuah wilayah yang menjadi basis massa sebuah ormas atau parpol, namun ormas atau parpol tersebut tidak menampakkan aktivitas di wilayah bencana.

Jika para anggota TNI tidak mengenakan seragam dan tidak membuat posko khas TNI di wilayah bencana, pasti masyarakat akan mempertanyakan dimana keberadaan mereka, walaupun mereka telah berbuat optimal untuk korban bencana dengan pakaian warga sipil. Jika personil kepolisian tidak mengenakan seragam, dan tidak membuat posko khas Polri, saya yakin masyarakat akan mencari-cari dimana peran Polri di dalam menolong bencana, walaupun setiap hari mereka telah bekerja tanpa kenal lelah dengan pakaian biasa. Jika PMI tidak membawa bendera, masyarakat akan kebingungan apa peran mereka saat bencana.

Jadi jangan dipersoalkan bendera apapun yang dipakai, bendera apapun yang datang, bendera apapun yang dibawa, selama mereka mau datang, membantu, berkontribusi, berbuat sekuat tenaga demi menolong para korban bencana. Ingatkan mereka agar selalu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan memiliki otoritas di setiap barak pengungsian, juga berkoordinasi dengan BNPB setempat. Esensinya adalah kesediaan berkoordinasi dan selalu berkomunikasi, bukan soal bendera.

Saya mempersoalkan bendera hanya dari dua aspek. Pertama, mereka yang memasang bendera padahal tidak ada aktivitas nyata untuk para korban bencana. Ini berarti penipuan dan kebohongan publik. Kedua, mereka yang sesungguhnya punya bendera, namun tidak tergerak untuk datang membantu korban bencana. Mereka hanya bangga dengan benderanya, namun saat ada bencana tidak mau datang membantu para korban dengan potensi yang mereka punya. Nah, ini dua jenis bendera yang patut dipersoalkan.

Apakah membawa bendera berarti tidak ikhlas ? Kawula nyuwun agenging samudra pangaksami, Kanjeng Sultan. Ikhlas itu letaknya di dalam dada, di dalam hati. Bukan di mulut, bukan di bendera, bukan dimana-mana. Orang yang beramal dengan diam-diam belum tentu lebih ikhlas dari orang yang beramal dengan terang-terangan. Ikhlas itu urusan manusia dengan Tuhannya. Ikhlas itu tidak ada yang mengetahui, tidak ada orang yang punya otoritas untuk memberikan penilaian bahwa anda ikhlas dan anda tidak ikhlas.

Kalau warga datang membawa bendera, dan dibalik kibarnya terdapat semangat dan epos kepahlawanan membela para korban bencana, berikan ucapan selamat kepada mereka. Jika di balik gemerlapnya bendera terdapat kecemerlangan kerja dan semangat membara melakukan tugas kemanusiaan dengan berbagai potensi yang mereka miliki, doakan untuk kebaikan dan kejayaan mereka. Izinkan saya sampaikan ucapan selamat kepada para relawan Mentawai dan Merapi, apapun bendera anda,

Izinkan saya menyapa dan memberikan penghargaan penuh bangga kepada partai politik, ormas, LSM, dan berbagai instansi, institusi, lembaga, bahkan kelompok masyarakat dan pribadi-pribadi yang telah datang memberi bantuan dan berkontribusi. Kibarkan bendera anda, jangan malu, jangan takut. Kibarkan semangat anda. Bela dan tolonglah sesama yang menjadi korban bencana, dan jangan lupa selalu mengkoordinasikan aktivitas lapangan anda dengan pihak berwenang setempat.

Izinkan saya mengucap salam dan selamat pula untuk semua pihak yang telah berkontribusi bagi korban bencana, baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, legislatif, TNI, Polri, dan semua saja yang telah mengorbankan jiwa, harta, waktu, tenaga dan pikiran untuk menolong sesama. Semoga Allah berikan ganti semua yang anda korbankan dengan segala yang lebih baik.

Saestu, kawula nyuwun agenging samudra pangaksami, Kanjeng Sultan. Mohon jangan pernah mempersoalkan kibaran bendera. Bukan soal kuno atau modern. Ini soal gerakan hati nurani menolong korban bencana. Tolong fokus persoalkan kepada penguatan koordinasi lapangan. Efektifkan jalur-jalur koordinasi dan komunikasi antar seluruh elemen yang sekarang sudah terjun ke lapangan membantu para korban bencana. Percayalah, Pemerintah tidak mungkin mampu mengatasi korban bencana sendirian, BNPB tidak mungkin bisa bekerja sendirian. TNI tidak mungkin bisa bekerja sendirian, dan begitu pula semua pihak tak akan bisa berbuat banyak kalau sendirian.

Kita harus bersama-sama membangun negara, tak bisa kita bangun sendirian saja. Di balik maraknya banyak bendera, kita koordinasikan, kita konsolidasikan, kita optimalkan semua potensi anak bangsa. Jangan cerca mereka yang telah sangat lelah bekerja. Kritik saja mereka yang tidak pernah berbuat apa-apa untuk membantu korban bencana…..

Sepindah malih, saestu kawula nyuwun agenging samudra pangaksami, Kanjeng Sultan.

Lereng Merapi, 8 Nopember 2010


*sumber: cahyadi-takariawan.web.id